Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


            

                                                                                                                                                       .: milis : alumni : UMS : link : iklan : redaksi :.

info kampus I liputan I feature I agenda I opini I tips I arsip I surat pembaca


english I indonesia











 


Tantangan penegakan HAM
Oleh : Jaka Susilo SH.Msi dan Hafid Zakariya Cd .SH*
 
Pendahuluan
Babak baru kiranya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dengan dilantiknya kesebelas Hakim Ad hoc kemarin. Adapun kesebelas hakim yang dilantik itu adalah Komariah Emong, Abdul Rahman, Kabul Supriyadhie, Guntur Alfie, Winarkono Yudho, Heru Susanto, Rudi Rizki, Kelelang Bukit, Sulaiman Hamid, Rachmad Syafei dan Amiruddin Aburarea. Kesebelas hakim itulah yang akan mengawali permainan penegakan HAM lewat jalur litigasi.
 
Tentunya ini merupakan langkah maju dalam penegakan HAM, yang mana sebelumnya pembentukan pengadilan HAM ini seakan-akan sangat tidak mungkin untuk diwujudkan,terutama jika melihat semasa pemerintahan Suharto yang banyak melakukan tindakan pelanggaran kemanusiaan. Niat baik pemerintah ini tentunya menjadi langkah awal yang baik dalam rangka membangun citra bangsa Indonesia yang selama ini disinyalir sangat melindungi terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan. Memang dalam penegakan HAM ini sangat dibutuhkan energi dan tentunya akan sangat berpengaruh bagi keberlanjutan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang.
 
Aparat penegak hukum Penegakan Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah daya upaya untuk menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai HAM yang bersifat Universal. Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai universal itu dapat diumpamakan suatupedang karena keadilan tersebut sering membuat orang terluka atau nestapa bagi siapapun juga yang mengalaminya. Keadilan tersebut sangat tajam saat di pergunakan untuk mengadili seseorang namun keadilan sangat bermanfaat bagi pencegahan munculnya ketidakadilan.
 
Pedang itu dapat merugikan bagi pelaku kejahatan HAM dan juga bagi korban kejahatan HAM,bahkan dapat juga merugikan masyarakat dalam sekala nasional maupun dalam sekala internasional manakala para pihak yang memainkan pedang itu yaitu para penegak HAM menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan salah satu ataupun semua pihak. Tugas aparat penegak HAM dalam menentukan keadilan yang didasarkan pada nilai-nialai HAM adalah menjembatani jurang antara kepentingan korban kejahatan kemanusiaan dan para pelaku kejahatan kemanusiaan, sehingga munculnya ketidak adilan dapat diminimalisir. Keberhasilan itu dapat di lihat pada sejauhmana keluhan-keluahan dari masing-masing pihak.
 
Penegakan HAM dapat berjalan jika sudah ada penerapan dan penegakanya terhadap kejahatan yang telah merugikan nilai-nilai kemanusiaan, keberhasialan penegakan dapat dilihat pada orang yang melakukan penegakan HAM yaitu aparat penegak HAM, dalam konteks sekarang ini adalah dapat dilihat pada hakim ad hoc yang kemarin dilantik. Hakim ad hoc ini memiliki peran yang utama dalam penegakan HAM ada sebagaian pandangan orang bahwa hakim dengan hukum lebih penting hakim namun tentunya hakim yang baik seperti dikatakan oleh seorang pakar hukum belanda, Prof Taveme sebagai berikut : Berilah aku hakim yang baik ,jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik. Hakim ad hoc yang baik harus memenuhi dua kreteria pertama harus memiliki integritas moral dan kedua harus memiliki profesionalisme intelaktual. Kualitas intelektual yang baik tanpa di imbangi oleh integritas moral maka dapat mengarah pada perekayasaan yang tidak dilandasi oleh moral.sementara integritas saja tanpa professional bisa menyimpang dari aturan-aturan hukum.Aspek lain yang diperlu diperhatikan adalah bahwa penegak hukum penegak hukum merupakan suatu
sistem artinya merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen sebagai subsistem .setiap komponen tersebut memiliki kewajiban
dan tanggung jawab yang sama untuk penegakkan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai HAM yang bersifat universal. Sehingga jika terjadi ketidakadilan akan dapat ditelusuri sebab musababnya apakah itu dari aparat penegak HAM ataukah dari luar penegak HAM. Namun penegak HAM memiliki kemungkinan terbesar dalam penyimpangan-penyimpangan maka untuk itu melakukan pengontrolan terhadap aparat penegakHAM menjadi kewajiban baik pejabat structural yaitu pada mahkamah
agung maupun pengontrolan dari masyarakat, pengontrolan masyarakat agaknya sangat diharapkan baik media, maupun lembaga swadaya masyarakat, hal ini akan semakin akan mempersempit ruang bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Apalagi dalam penegakan HAM ini yang menjadi tersangka adalah orang-orang militer yang selama ini kekuatannya sudah sangat mengakar, tentunya sekali lagi penyimpangan-penyimpangan itu dimungkinkan akan muncul damun dengan adanya kontrol dari masyarakat secara optimal penyimpangan itu akan diminimalisir.
 
Citra bangsa
Pembentukan hakim ad hoc ini merupakan langkah pertama yang akan membuktikan sejauhmana komitmen pemerintah Indonesia dalam ikut menuntaskan persoalan kemanusiaan.Hakim ad hoc kali ini akan menjadi barometer bagi penegakan HAM untuk masa yang akan datang, dapat dikatakan citra bangsa akan dipertaruhkan oleh kesebelas hakim adhoc tersebut, jika penanganan kasus-kasus yang besar dapat diselesaikan dengan berdasarkan nilai-niai HAM universal maka dapat dikatakan citra bangsa ini akan baik namun jika penanganan nya jelek danmengecewakan maka akan mengakibatkan citra bangsakita akan semakin terpuruk dan dapat juga akan terpinggirkan oleh masyarakat internasional.
 
Pengucilan oleh masyarakat internasonal itu merupakan suatu yang sangat wajat karena persoalan HAM bukanlah persoalan yang bersifat nasional saja namun sudah menjadi persoalan internasional seperti dkatakan oleh Kofi Anan dalam sebuah pidatonya menyatakan, Kehidupan hubungan masyarakat antar bangsa sudah tidak dapat lagi membiarkan praktek kejahatan kemanusiaan atas bangsa lain, bahkan atas rakyat sendiri, maka intervensi PBB amatlah dimungkinkan untuk menghentikannya.
Pernyataan Anan selaku Sekjen PBB merupakan suatu hal yang wajar karena sekali lagsaya katakana bahwa persoalan HAM merupakan persoalan masyarakat global yang tentunya apayang dikatakan oleh Anan bukan suatu ancaman bagi negara-negara yang mencoba membangun opini (opinion building) untuk melegalkan kejahatan kemanusiaan atas dasar nasionalisme dan nilai-nilai partikulan namun karena kesadaran akan penghormatan terhadap HAM sangat universal yang tidak dapat dihindari.
 
Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sudah menjadi komitmen masyarakat dunia yang semakin maju dan berkembang, penghormatan itu diniati oleh semata-mata pentingnya perlindungan terhadap manusia. Disamping adanya penghormatan yang sangat meluas atas nilai-niali HAM itu munculnya kesadaran masyarakat madani (civil society) yang sarat dengan nilai-nilai HAM. Sebagai kata akhir sudah saatnya dalam penegakan HAM itu tidak hanya di landasi karena adanya tekanan masyarakat internasional namun penegakan HAM itu didasarkan pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.
 
* Sedang menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UMS, Mantan ketua 

  Umum IMM Kom.Fak.Hukum UMS



 

© Copyright LPM Pabelan UMS 2002
Masukan, makian, kritik, saran, tentang website ini silahkan kirim email ke webmaster